Papua (Q5095)
Appearance
province of Indonesia
- Papua Province
| Language | Label | Description | Also known as |
|---|---|---|---|
| default for all languages | Papua |
|
|
| English | Papua |
province of Indonesia |
|
Statements
4 references
Undang-undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat (Indonesian)
Pasal 1
Propinsi Maluku sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 21 tahun 1950, dibagi menjadi dua, yaitu: (Indonesian)
b. Propinsi Irian Barat (Indonesian)
Pasal 12. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1956 (Indonesian)
Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Membentuk Propinsi Otonom Irian Barat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesian)
Pasal 16 (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 September 1969 (Indonesian)
Undang-undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Propinsi Irian Barat […] meliputi: (Indonesian)
1. Wilayah Irian Barat yang pada saat pembatalan Persetujuan Konperensi Meja Bundar pada tanggal 21 April 1956 masih berada di dalam kekuasaan de facto Kerajaan Belanda tanpa persetujuan Pemerintah Republik Indonesia (Indonesian)
Pasal 12. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1956 (Indonesian)
1 May 1963
16 August 1956
1 reference
Undang-undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat (Indonesian)
Pasal 1
Propinsi Maluku sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 21 tahun 1950, dibagi menjadi dua, yaitu: (Indonesian)
b. Propinsi Irian Barat (Indonesian)
Pasal 12. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1956 (Indonesian)
Papua (multiple languages)
Irian Jaya Timur (multiple languages)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Indonesian)
Pasal 11
Dengan dibentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya diubah namanya menjadi Propinsi Irian Jaya Timur (Indonesian)
Irian Jaya (multiple languages)
1 reference
Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 1 a
Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesian)
Irian Barat (multiple languages)
3 references
Undang-undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat (Indonesian)
Pasal 1
Propinsi Maluku sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 21 tahun 1950, dibagi menjadi dua, yaitu: (Indonesian)
b. Propinsi Irian Barat (Indonesian)
Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Membentuk Propinsi Otonom Irian Barat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesian)
Undang-undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Propinsi Irian Barat […] meliputi: (Indonesian)
1. Wilayah Irian Barat yang pada saat pembatalan Persetujuan Konperensi Meja Bundar pada tanggal 21 April 1956 masih berada di dalam kekuasaan de facto Kerajaan Belanda tanpa persetujuan Pemerintah Republik Indonesia (Indonesian)
Provinsi Papua (Indonesian)
21 November 2001
4 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Selatan berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Tengah berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Pegunungan berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 1 a
Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesian)
Pasal 79 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2001 (Indonesian)
Provinsi Irian Jaya (Indonesian)
21 November 2001
1 reference
Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 1 a
Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesian)
Pasal 79 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2001 (Indonesian)
Propinsi Irian Jaya Timur (Indonesian)
4 October 1999
11 November 2004
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Indonesian)
Pasal 11
Dengan dibentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya diubah namanya menjadi Propinsi Irian Jaya Timur (Indonesian)
Pasal 29 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
sejak diucapkannya Putusan ini, Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Indonesian)
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis, tanggal 11 November 2004 (Indonesian)
Propinsi Irian Jaya (Indonesian)
4 October 1999
1973
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Indonesian)
Pasal 11
Dengan dibentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya diubah namanya menjadi Propinsi Irian Jaya Timur (Indonesian)
Pasal 29 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
16 January 2026
Provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973, namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002 (Indonesian)
Propinsi Irian Barat (Indonesian)
1973
Propinsi Otonom Irian Barat
4 references
Undang-undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat (Indonesian)
Pasal 1
Propinsi Maluku sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 21 tahun 1950, dibagi menjadi dua, yaitu: (Indonesian)
b. Propinsi Irian Barat (Indonesian)
Undang-undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Propinsi Irian Barat […] meliputi: (Indonesian)
1. Wilayah Irian Barat yang pada saat pembatalan Persetujuan Konperensi Meja Bundar pada tanggal 21 April 1956 masih berada di dalam kekuasaan de facto Kerajaan Belanda tanpa persetujuan Pemerintah Republik Indonesia (Indonesian)
16 January 2026
Provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973 (Indonesian)
Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Membentuk Propinsi Otonom Irian Barat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesian)
Karya Swadaya (Indonesian)
0 references
3 references
Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Membentuk Propinsi Otonom Irian Barat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesian)
Pasal 16 (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 September 1969 (Indonesian)
10 September 1969
1 reference
Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Indonesian)
Pasal 2 ayat (1)
Pemerintah Daerah Propinsi Irian Barat berkedudukan di Jayapura (Indonesian)
Pasal 16 (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 September 1969 (Indonesian)
16 August 1956
10 September 1969
1 reference
Undang-undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat (Indonesian)
Pasal 4
Pemerintah Daerah Propinsi berkedudukan untuk sementara waktu di Tidore (Indonesian)
Pasal 12. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1956 (Indonesian)
3 references
Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Indonesian)
Pasal 1 ayat (1)
Membentuk Propinsi Otonom Irian Barat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
173
P A P U A
4 references
3553
Kabupaten Biak Numfor
Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Indonesian)
Pasal 3
Propinsi Irian Jaya Tengah berasal dari sebagian wilayah Propinsi Irian Jaya yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
a. Kabupaten biak Numfor (Indonesian)
Pasal 29 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
sejak diucapkannya Putusan ini, Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Indonesian)
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis, tanggal 11 November 2004 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
176
KAB. BIAK NUMFOR
2 references
3539
Kabupaten Jayapura
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
175
KAB. JAYAPURA
3 references
3569
Kabupaten Keerom
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 4
Kabupaten Keerom berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayapura (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
178
KAB. KEEROM
2 references
3545
Kabupaten Kepulauan Yapen
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
176
KAB. YAPEN WAROPEN
2 references
3582
Kabupaten Mamberamo Raya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
182
KAB. MAMBERAMO RAYA
3 references
3563
Kabupaten Sarmi
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 3
Kabupaten Sarmi berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayapura (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
178
KAB. SARMI
2 references
3580
Kabupaten Supiori
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
182
KAB. SUPIORI
3 references
3574
Kabupaten Waropen
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 10
Kabupaten Waropen berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Yapen Waropen (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
181
KAB. WAROPEN
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
182
KOTA JAYAPURA
25 July 2022
4 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Indonesian)
Pasal 9 ayat (2)
Propinsi Irian Jaya
Kabupaten Administratif Puncak Jaya
Kabupaten Puncak Jaya
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (Indonesian)
Pasal 4
Dengan dibentuknya Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Paniai […] maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai dikurangi dengan wilayah Kabupaten Puncak jaya dan Kabupaten Paniai (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Tengah berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: (Indonesian)
b. Kabupaten Puncak Jaya (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
176
KAB. PUNCAK JAYA
4 references
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (Indonesian)
Pasal 4
Dengan dibentuknya Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Paniai […] maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai dikurangi dengan wilayah Kabupaten Puncak jaya dan Kabupaten Paniai (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Tengah berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: (Indonesian)
c. Kabupaten Paniai (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
sejak diucapkannya Putusan ini, Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Indonesian)
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis, tanggal 11 November 2004 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
177
KAB. PANIAI
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 5
Kabupaten Sorong Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 6
Kabupaten Raja Ampat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong (Indonesian)
25 July 2022
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 7
Kabupaten Pegunungan Bintang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Pegunungan berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: (Indonesian)
b. Kabupaten Pegunungan Bintang (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
178
KAB PEGUNUNGAN BINTANG
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 8
Kabupaten Yahukimo berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Pegunungan berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: (Indonesian)
c. Kabupaten Yahukimo (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
179
KAB. YAHUKIMO
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 9
Kabupaten Tolikara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Pegunungan berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: (Indonesian)
d. Kabupaten Tolikara (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
180
KAB. TOLIKARA
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 11
Kabupaten Kaimana berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Fak-Fak (Indonesian)
25 July 2022
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 12
Kabupaten Boven Digoel berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Merauke (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Selatan berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: (Indonesian)
b. Kabupaten Boven Digoel (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
181
KAB. BOVEN DIGOEL
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 13
Kabupaten Mappi berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Merauke (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Selatan berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: (Indonesian)
c. Kabupaten Mappi (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
181
KAB. MAPPI
3 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 14
Kabupaten Asmat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Merauke (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Selatan berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: (Indonesian)
d. Kabupaten Asmat (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
181
KAB. ASMAT
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 15
Kabupaten Teluk Bintuni berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Manokwari (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 16
Kabupaten Teluk Wondama berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Manokwari (Indonesian)
4 October 1999
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Indonesian)
Pasal 3
Propinsi Irian Jaya Tengah berasal dari sebagian wilayah Propinsi Irian Jaya yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
b. Kabupaten Yapen Waropen (Indonesian)
Pasal 29 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
sejak diucapkannya Putusan ini, Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Indonesian)
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis, tanggal 11 November 2004 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Indonesian)
Pasal 4
Propinsi Irian Jaya Barat berasal dari sebagian wilayah Propinsi Irian Jaya yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
a. Kabupaten Sorong (Indonesian)
Pasal 29 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Indonesian)
Pasal 4
Propinsi Irian Jaya Barat berasal dari sebagian wilayah Propinsi Irian Jaya yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
b. Kabupaten Manokwari (Indonesian)
Pasal 29 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Indonesian)
Pasal 4
Propinsi Irian Jaya Barat berasal dari sebagian wilayah Propinsi Irian Jaya yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
c. Kabupaten Fak-Fak (Indonesian)
Pasal 29 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Indonesian)
Pasal 4
Propinsi Irian Jaya Barat berasal dari sebagian wilayah Propinsi Irian Jaya yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
d. Kota Sorong (Indonesian)
Pasal 29 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
25 July 2022
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Pegunungan berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: (Indonesian)
a. Kabupaten Jayawijaya (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
174
KAB. JAYAWIJAYA
25 July 2022
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Pegunungan berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: (Indonesian)
e. Kabupaten Mamberamo Tengah (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Pegunungan berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: (Indonesian)
f. Kabupaten Yalimo (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
25 July 2022
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Pegunungan berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: (Indonesian)
g. Kabupaten Lanny Jaya (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Pegunungan berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: (Indonesian)
h. Kabupaten Nduga (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
2 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Selatan berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: (Indonesian)
a. Kabupaten Merauke (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
173
KAB. MERAUKE
4 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Tengah berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: (Indonesian)
a. Kabupaten Nabire (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Indonesian)
Pasal 3
Propinsi Irian Jaya Tengah berasal dari sebagian wilayah Propinsi Irian Jaya yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
c. Kabupaten Nabire (Indonesian)
Pasal 29 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
sejak diucapkannya Putusan ini, Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Indonesian)
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis, tanggal 11 November 2004 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
175
KAB. NABIRE
4 references
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Tengah berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: (Indonesian)
d. Kabupaten Mimika (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
Undang-Undang tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Indonesian)
Pasal 3
Propinsi Irian Jaya Tengah berasal dari sebagian wilayah Propinsi Irian Jaya yang terdiri atas wilayah : (Indonesian)
e. Kabupaten Mimika (Indonesian)
Pasal 29 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1999 (Indonesian)
sejak diucapkannya Putusan ini, Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Indonesian)
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis, tanggal 11 November 2004 (Indonesian)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
177
KAB. MIMIKA
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Tengah berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: (Indonesian)
e. Kabupaten Puncak (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Tengah berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: (Indonesian)
f. Kabupaten Dogiyai (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
25 July 2022
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Tengah berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: (Indonesian)
g. Kabupaten Intan Jaya (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Tengah berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari: (Indonesian)
h. Kabupaten Deiyai (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
6.48 percent
2024
25 July 2022
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Pegunungan berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
25 July 2022
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Selatan berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
25 July 2022
1 reference
Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Indonesian)
Pasal 3 ayat (1)
Provinsi Papua Tengah berasal dari sebagian wilayah Provinsi Papua (Indonesian)
Pasal 23 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan […] Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 (Indonesian)
98511–99976
0 references
1 reference
Undang-undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat (Indonesian)
Pasal 1
Propinsi Maluku sebagai dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 21 tahun 1950, dibagi menjadi dua, yaitu: (Indonesian)
b. Propinsi Irian Barat (Indonesian)
Pasal 12. Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan […] Diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1956 (Indonesian)
1 reference
5,980±9
3 January 2024
1 reference
3 January 2024
6,580±9
11 May 2024
1 reference
11 May 2024
7,240±9
25 January 2025
1 reference
25 January 2025
7,970±9
25 October 2025
1 reference
25 October 2025
94
1 reference
DS
0 references
Papua (province)
0 references
Identifiers
Papua (Indonésie : provincie)
1 reference
20 December 2018
2--9516
0 references
91
2 references
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Indonesian)
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan Seluruh Indonesia
173
P A P U A
ID36
1 reference
30 December 2013
List of FIPS region codes (G-I) (English)
ID.PA
0 references
1 reference
85672115
0 references
8 September 2017
21 August 2022
0 references
Pemerintah Provinsi Papua
3,790
204
268,933
24 July 2018
12 June 2022
0 references
Sitelinks
Wikipedia(83 entries)
- acewiki Papua (propinsi)
- afwiki Papoea (provinsie)
- arwiki بابوا (إندونيسيا)
- banwiki Papua
- bbcwiki Papua
- bewiki Папуа (правінцыя, Інданезія)
- bewwiki Papua (propinsi)
- bgwiki Папуа (провинция)
- bnwiki পাপুয়া (প্রদেশ)
- cawiki Província de Papua
- cdowiki Papua
- cebwiki Provinsi Papua
- cswiki Papua (provincie)
- cywiki Papua (talaith)
- dewiki Papua (Provinz)
- diqwiki Papua (wılayet)
- enwiki Papua (province)
- eowiki Papuo
- eswiki Provincia de Papúa
- etwiki Paapua provints
- euwiki Papua (probintzia)
- fawiki پاپوا (استان)
- fiwiki Papua (provinssi)
- frrwiki Papua (Prowins)
- frwiki Papouasie (province indonésienne)
- gcrwiki Papouazi (provens endonézyenn)
- gorwiki Papua
- hakwiki Papua (sén)
- hiwiki पापुआ (प्रान्त)
- hywiki Պապուա (Ինդոնեզիայի գավառ)
- idwiki Papua
- ilowiki Papua (probinsia)
- itwiki Papua (provincia indonesiana)
- jawiki パプア州
- jvwiki Papuah
- kawiki პაპუა (ინდონეზიის პროვინცია)
- kgewiki Papua
- kowiki 파푸아주
- lawiki Papua (provincia Indonesiae)
- ltwiki Papua (Indonezijos provincija)
- lvwiki Papua
- madwiki Papua
- map_bmswiki Papua
- minwiki Papua
- mkwiki Папуа (покраина)
- mlwiki പപുവ
- mrwiki पापुआ
- mswiki Papua
- mznwiki پاپوآ اوستان
- nlwiki Papoea (provincie)
- nnwiki Papuaprovinsen
- nowiki Papua (provins)
- ocwiki Província de Papoa
- plwiki Papua (prowincja)
- pnbwiki صوبا پاپوا
- ptwiki Papua (província indonésia)
- rowiki Papua (provincie)
- ruwiki Папуа (провинция Индонезии)
- satwiki ᱯᱟᱯᱩᱣᱟ (ᱯᱚᱱᱚᱛ)
- scnwiki Papua (pruvincia Indunesia)
- shwiki Papua (provincija)
- simplewiki Papua (province)
- siwiki පැපුවා පළාත, ඉන්දුනීසියාව
- skwiki Papua (indonézska provincia)
- slwiki Papua (provinca)
- srwiki Папуа (провинција)
- suwiki Papua
- svwiki Papua (provins)
- tawiki பப்புவா மாநிலம்
- thwiki จังหวัดปาปัว
- tokwiki ma kipisi Papuwa
- tpiwiki Irian Jaya
- trwiki Papua (il)
- ukwiki Папуа (провінція)
- urwiki پاپوا (صوبہ)
- vecwiki Papua (provinsia)
- viwiki Papua (tỉnh)
- warwiki Papua (lalawigan)
- wuuwiki 巴布亞省
- xmfwiki პაპუა (ინდონეზიაშ პროვინცია)
- zh_min_nanwiki Papua Séng
- zh_yuewiki 巴布亞
- zhwiki 巴布亚省
Wikibooks(0 entries)
Wikinews(1 entry)
- svwikinews Papua
