Lompat ke isi

Daftar Menteri Luar Negeri Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia
Lambang kementerian
Petahana
Arrmanatha Nasir
sejak 01 Oktober 2026
Kementerian Luar Negeri
SingkatanMenlu
AnggotaKabinet Indonesia
AtasanPresiden Indonesia
Ditunjuk olehPresiden Indonesia
Masa jabatanTidak ada masa jabatan tetap
Pejabat perdanaAchmad Soebardjo
Dibentuk2 September 1945; 81 tahun lalu (1945-09-02)
Situs webwww.kemlu.go.id

Menteri Luar Negeri Indonesia adalah pimpinan tertinggi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jabatan ini dibentuk di kabinet pertama sejak berdirinya Republik Indonesia tahun 1945, dengan Achmad Soebardjo sebagai pejabat menteri luar negeri pertama.

Sepanjang sejarah sebanyak 18 pejabat definitif, 6 pejabat ad-interim yang telah menduduki posisi menteri ini. Soebandrio dipercayakan pada posisi ini di 7 kabinet yang berbeda dari Kabinet Karya hingga Kabinet Dwikora III. Ali Alatas adalah pejabat menteri luar negeri terlama menjabat, yakni selama 11 tahun, 213 hari. Retno Marsudi adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.

Sebanyak 6 pimpinan kabinet yang pernah merangkap jabatan sebagai menteri luar negeri, diantaranya 4 sebagai perdana menteri dan 2 lainnya sebagai wakil perdana menteri. Sutan Sjahrir, Mohammad Hatta, dan Wilopo adalah perdana menteri yang pernah merangkap jabatan sebagai menteri luar negeri. Namun Perdana Menteri Wilopo dan Ali Sastroamidjojo hanya sebagai Menteri Luar Negeri ad-interim atau sementara. Sedangkan Subandrio dan Adam Malik adalah wakil perdana menteri yang merangkap sebagai menteri luar negeri.[1]

Sebanyak 3 menteri luar negeri yang berlatar mempunyai latar belakang militer dan/atau mempunyai pengalaman perang yakni Hamengkubuwana IX dengan pangkat Jenderal (Tituler),[2] Soebandrio dengan pangkat Marsekal (Tituler),[3] dan Sugiono dengan pangkat Letnan Satu.[4]

Terdapat 15 pejabat yang pernah menjabat sebagai duta besar baik sebelum dan sesudah menjadi menteri luar negeri, diantaranya Achmad Soebardjo, Alexander Andries Maramis, Moekarto Notowidigdo, Soenario Sastrowardoyo, Ide Anak Agung Gde Agung, Roeslan Abdulgani, Ali Sastroamidjojo, Soebandrio, Adam Malik, Syarief Thayeb, Ali Alatas, Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, Retno Marsudi, dan Arrmanatha Nasir.

Terdapat pula juga pejabat menteri luar negeri selain duta besar yang pernah mewakili Indonesia di forum dan perjanjian Internasional yang berpengaruh besar pada sejarah dan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia. Diantaranya, Sutan Syahrird pada Perundingan Linggajati (1946)[5] dan Sidang Dewan Keamanan PBB (1947), Agus Salim di Sidang Dewan Keamanan PBB (1947), Mohamad Roem pada Perjanjian Roem-Roijen (1949), Mohammad Hatta di Konferensi Meja Bundar (1949),[6] Mochtar Kusumaatmadja pada Konferensi Hukum Laut di Jenewa, Colombo, dan Tokyo (1958–1961) dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut dikenal dengan UNCLOS (1982).[7]

Berikut adalah daftar orang yang pernah menduduki jabatan sebagai Menteri Luar Negeri di Indonesia:

Keterangan
  1. 1 2 3 4 ad-interim

Mantan Menteri Luar Negeri yang masih hidup

[sunting | sunting sumber]

Hingga saat ini, mantan Menteri Luar Negeri yang masih hidup, yakni:

Catatan

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. 1 2 3 Simanjuntak, P. N. H. (2003). Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi. Jakarta: Djambatan. hlm. 15–23. ISBN 979-428-499-8.
  2. ↑ "Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemberian Pangkat Militair Titulair Jenderal kepada J.M. Hamengku Buwono IX". Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Arsip Nasional Republik Indonesia. 4 Januari 1950. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2021-09-29. Diakses tanggal 2021-09-29.
  3. ↑ "Presiden Sukarno melantik Dr. Subandrio sebagai Laksamana Udara, Dr. Leimena sebagai Laksamana Laut dan Dr. H.C. Chaerul Saleh sebagai Jenderal TNI pada tgl. 17/8/1964". Indonesia OneSearch. 17 Agustus 1964.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  4. 1 2 "Siapa Sugiono, Menlu RI di Kabinet Prabowo-Gibran?". CNN Indonesia. 21 Oktober 2024. Diakses tanggal 15 Januari 2026.
  5. ↑ "Linggadjati Agreement | Netherlands-Indonesia [1946]". Encyclopedia Britannica (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-11-03.
  6. ↑ Kahin, George McTurnan (1952). Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca, New York: Cornell University Press.
  7. ↑ Gatra, Sandro, ed. (11 November 2025). "Diplomasi Mochtar Kusumaatmadja yang Mengubah Peta Indonesia". Kompas.com. Diakses tanggal 15 Januari 2026.{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  8. ↑ Ricklefs (1982), A History of Modern Indonesia, Macmillan Southeast Asian reprint, ISBN 0-333-24380-3
  9. 1 2 Kahin, George McTurnan (1952) Nationalism and Revolution in Indonesia Cornell University Press, ISBN 0-8014-9108-8
  10. ↑ Mangunwijaya, Y.B. Dilema Sutan Sjahrir: Antara Pemikir dan Politikus. Prisma, Agustus 1977
  11. ↑ Rudolf Mrazek. Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1996
  12. ↑ Kahfi, Erni Haryanti (2000). Haji Agus Salim : His Role in Nationalist Movements in Indonesia During the Early Twentieth Century (Master of Arts thesis). Canadian theses. Ottawa: National Library of Canada. ISBN 978-0-612-44090-6.
  13. ↑ Sularto, St. (2004). Haji Agus Salim (1884-1954): Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. ISBN 979-22-1094-6.
  14. ↑ "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 1966 tentang Pembubaran Kabinet Dwikora yang Dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1964 dan Pembentukan Kabinet Ampera Dengan Susunan Strukturil dan Personalia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 25 Juli 1966. Diakses tanggal 29 September 2026.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  15. ↑ "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 1967 tentang Perubahan Struktur dan Susunan Personalia Kabinet Ampera". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 11 Oktober 1967. Diakses tanggal 29 September 2026.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  16. ↑ "Keputusan Presiden RI Nomor 183 Tahun 1968 tentang Pembubaran Kabinet Ampera dan Pembentukan Kabinet Pembangunan". Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional - Kementerian Hukum. 6 Juni 1968. Diakses tanggal 29 September 2026.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  17. ↑ "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 tentang Kabinet Pembangunan II". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 28 Maret 1973. Diakses tanggal 29 September 2026.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
  18. ↑ "Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III". JDIH Kementerian Keuangan. 18 Maret 1978. Diakses tanggal 13 Maret 2026.
  19. ↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan. 19 Maret 1983. Diakses tanggal 22 Juni 2025.
  20. ↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 64 Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V". Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kementerian Keuangan RI. 21 Maret 1988. Diakses tanggal 22 Juni 2025.
  21. ↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI". Hukum Online. 17 Maret 1988. Diakses tanggal 22 Juni 2025.
  22. ↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 62/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VII". Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kementerian Keuangan RI. 14 Maret 1998. Diakses tanggal 22 Juni 2025.
  23. ↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan". Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kementerian Keuangan RI. 22 Mei 1998. Diakses tanggal 22 Juni 2025.
  24. ↑ "Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999, tertanggal 26 Oktober 1999". Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2010-09-26. Diakses tanggal 2007-02-12.
  25. ↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 288/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong". Hukum Online. 9 Agustus 2001. Diakses tanggal 22 Juni 2025.
  26. ↑ "Kabinet Indonesia Bersatu Dilantik". Liputan6.com. 21 Oktober 2004. Diakses tanggal 15 Januari 2026.
  27. ↑ "Menlu: Indonesia Tidak Akan Tinggalkan ASEAN". Kompas.com. 22 Oktober 2009. Diakses tanggal 15 Januari 2026.
  28. ↑ "Sertijab Menlu Retno Marsudi Dilakukan Secara Tertutup". detikNews. 27 Oktober 2014. Diakses tanggal 15 Januari 2026.
  29. ↑ Galih, Bayu (23 Oktober 2019). "Retno Marsudi Kembali Dipercaya Jadi Menteri Luar Negeri". Kompas.com. Diakses tanggal 15 Januari 2026.
  30. ↑ "Sugiono Resmi Dilantik Jadi Menlu RI Kabinet Merah Putih Prabowo". CNN Indonesia. 21 Oktober 2024. Diakses tanggal 15 Januari 2026.
  31. ↑ "Daftar Lengkap Reshuffle Menteri dan Pejabat yang Dilantik Prabowo". CNN Indonesia. 1 Oktober 2026. Diakses tanggal 1 Oktober 2026.
  32. ↑ Halawa, Ohiao (1999). Profil 48 Ketua Umum Parpol RI [Profile of the 48 Chairpersons of the Political Parties in Indonesia]. Jakarta: NIAS and Kreasi Karya Wiguna. hlm. 54. Kedua, selama menguasai pemerintahan, secara jelas telah menjadikan lembaga kekuasaan negara sebagai perangkat organisasi Golkar. Presiden adalah Ketua Dewan Pembina. Menteri, Panglima ABRI, dan pimpinan lembaga pemerintahan menjadi anggota Dewan Pembina.

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar_Menteri_Luar_Negeri_Indonesia&oldid=30050872"